Masomba, Andi Azura Arumi (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERALIHAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TAN AH MELALUI JUALBELI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 124/ Pdt.G/2023/Pn Jap). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01 Cover.pdf Download (67kB)
	Text 05 HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (121kB)
	Text 03 PERNYATAAN.pdf Download (90kB)
	Text 08 Abstrak.pdf Download (36kB)
	Text 10 BAB I.pdf Download (325kB)
	Text 15 Daftar Pustaka.pdf Download (197kB)
	Text 11 Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (549kB)
	Text 12 Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 13 Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (906kB)
	Text 14 Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)

Abstract

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia, Hak atas tanah di Papua adalah hak komunal. Dalam konsep tanah komunal di Papua, tanah diibaratkan sebagai ibu kandung. Sebagai ibu, tanah memberi kehidupan kepada anak-anaknya. dengan sistem kepemilikan yang berbentuk komunal yang berdasarkan gabungan klan, kepala Ondoafi mempunyai kekuasaan untuk mengatur hak tersebut dibantu oleh sejumlah orang (khoselo). Perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual beli. Pasal 37 PP 24 Tahun 1997 mengharuskan bahwa pemindahan hak atas tanah hanya bisa didaftar apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk, untuk jual beli tanah yaitu akta PPAT. dari hal tersebut dapatlah ditarik rumusan masalah 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap peralihan kepemilikan hak atas tanah melalui jual beli? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam peralihan kepemilikan hak atas tanah melalui jual beli (Studi Putusan PN Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Jap)? 3. Bagaimana pandangan Islam terhadap peralihan kepemilikan hak atas tanah melalui jual beli? Jenis penelitian ini yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif dalam hasil penelitian ini yang didapatkan perlindungan hukum peralihan hak atas tanah melalui jual beli secara hukum positif yang berlaku harus dilakukan dihadapat pejabat yang berwenang dan secara hukum adat proses peralihan hak atas tanah melalui jual beli dilakukan dihadapan ketua adat daerah setempat.

Actions (login required)

View Item