KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENENTUAN MASA DALUARSA: ANALISA KONVERSI HAK TANGGUNGAN MENJADI ASET BANK

Yassin, Muchlis (2025) KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENENTUAN MASA DALUARSA: ANALISA KONVERSI HAK TANGGUNGAN MENJADI ASET BANK. Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (175kB)
	Text 3. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (56kB)
	Text 6. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (59kB)
	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (256kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (324kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (239kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB)
	Text 16. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)

Abstract

Pengelolaan kredit bermasalah dan meningkatnya volume aset tidak produktif dalam sektor perbankan menegaskan urgensi pengaturan konversi Hak Tanggungan menjadi Aset Yang Diambil Alih (AYDA). Mekanisme ini penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memastikan kepastian hukum dalam eksekusi jaminan. Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana proses konversi Hak Tanggungan menjadi aset bank melalui AYDA, dan (2) bagaimana kebijakan pemerintah mengatur masa daluarsa dalam pengelolaan AYDA serta dampaknya terhadap risiko perbankan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap peraturan perbankan, UUHT, UU Perbankan, POJK, dan PMK terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AYDA merupakan konsekuensi yuridis dari sifat accessoir Hak Tanggungan pada saat debitur wanprestasi, dan menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas aset bank. Regulasi seperti Pasal 12A UU Perbankan, POJK 40 tahun 2019, dan PMK 122 tahun 2023 menegaskan batas waktu pelepasan AYDA untuk mencegah penumpukan aset non produktif serta mitigasi risiko sistemik. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah komprehensif, masih terdapat kekosongan aturan terkait penanganan AYDA yang melewati masa daluarsa.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	T-115-MKn
Uncontrolled Keywords:	Hak Tanggungan, AYDA, Kebijakan Pemerintah, Masa Daluarsa, Perbankan
Subjects:	C Auxiliary Sciences of History > CD Diplomatics. Archives. Seals H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mr. Administrator System Admin
Date Deposited:	22 Jul 2026 03:55
Last Modified:	22 Jul 2026 03:55
URI:	http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/15452

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Universitas YARSI Repository