Kauntu, Rudy (2024) PENERAPAN KEADAAN DARURAT KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM PADA PRAKTEK PENANDATANGAN AKTA WASIAT PASIEN DI RUANG ICU RUMAH SAKIT. Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (13kB)
	Text 3. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (249kB)
	Text 6. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (178kB)
	Text 9. ABSRAK.pdf Download (17kB)
	Text 11. BAB I.pdf Download (332kB)
	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (153kB)
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (469kB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (742kB)
	Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB)
	Text 15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB)

Abstract

Pada faktanya (factual problem) saat ini masih terdapat notaris yang secara sengaja masih menjalankan jabatannya diluar tempat kedudukan dan wilayah jabatannya yang bukan dengan alasan keadaan darurat (inkonsistensi). Hal tersebut akan berdampak atas akta yang dibuat kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta autentik. Penelitian ini mengkaji penerapan keadaan darurat atas kewenangan notaris praktek membuat akta wasiat di ruang ICU Rumah Sakit. Rumusan malah penelitian ini bagaimanakah pengaturan keadaan darurat di Indonesia? Dan bagaimanakah kewenangan notaris sebagai pejabat umum pada keadaan darurat praktek penandatangan akta wasiat pasien di ruang ICU rumah sakit? Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini yaitu : menganalisis dan mengkaji pengaturan keadaan darurat di Indonesia dan untuk menganalisis kewenangan notaris sebagai pejabat umum pada praktek penandatangann akta wasiat pasien di ruang ICU rumah sakit. Hasil analisis penulis terkait pengaturan keadaan darurat di Indonesia adalah tujuan pembentukan perundang- undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara agar masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, perlindungan dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan saat ini Indonesia telah mampu memiliki sarana undang-undang yang memadai baik dari segi kesediaan norma dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan negara saat ini berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan negara hukum. Danhasil kedua dapat disimpulkan teks atau norma/kaidah yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN- P beserta penjelasan pasal demi pasal telah memenuhi kepastian hukum (jelas, tegas dan tidak multi tafsir) terhadap kewenangan notaris sebagai pejabat umum pada keadaan darurat praktek penandatangan akta wasiat di Ruang ICU Rumah Sakit.

Actions (login required)

View Item