SINKRONISASI PENGATURAN CYBER NOTARY DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS TERHADAP SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PEMERINTAH

Gunawan, Indra (2025) SINKRONISASI PENGATURAN CYBER NOTARY DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS TERHADAP SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PEMERINTAH. Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (174kB)
	Text 3. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (74kB)
	Text 5. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (73kB)
	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (270kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (516kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (302kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (545kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (565kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (467kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB)
	Text 17. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi besar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan layanan hukum oleh notaris. Salah satu bentuk adaptasi terhadap era digital adalah konsep cyber notary, yaitu pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan kewenangan notaris, seperti autentikasi dokumen dan penyimpanan elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan cyber notary dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik serta mengkaji sinkronisasi pengaturannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Permasalahan yang diangkat mencakup: (1) Bagaimana penerapan cyber notary dalam sistem pemerintahan berbasis digital? dan (2) Bagaimana sinkronisasi pengaturan cyber notary dalam UUJN di era digital? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan cyber notary masih menghadapi hambatan teknis, hukum, dan kelembagaan, terutama terkait validitas dokumen elektronik, perlindungan data, serta ketiadaan pengaturan eksplisit dalam UUJN. Oleh karena itu, sinkronisasi antara UUJN dengan regulasi terkait sistem elektronik instansi pemerintah, seperti Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan PP No. 71 Tahun 2019 tentang PSTE, menjadi krusial untuk mewujudkan layanan kenotariatan yang adaptif, sah, dan berdaya guna di era digital.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	T-111-MKN
Uncontrolled Keywords:	Cyber Notary, Undang-Undang Jabatan Notaris, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sinkronisasi Regulasi.
Subjects:	C Auxiliary Sciences of History > CD Diplomatics. Archives. Seals J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General) T Technology > T Technology (General)
Depositing User:	Mr. Administrator System Admin
Date Deposited:	05 May 2026 06:10
Last Modified:	05 May 2026 06:10
URI:	http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/15224

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Universitas YARSI Repository