Lestari, Indri Dwi Putri (2024) KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH KEPADA YAYASAN PASCA MENINGGALNYA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT). Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. TESIS_Indri_Dwi_Putri_COVER.pdf Download (26kB)
	Text 3. TESIS_Indri_Dwi_Putri_HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (90kB)
	Text 6. TESIS_Indri_Dwi_Putri_PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (245kB)
	Text 7. TESIS_Indri_Dwi_Putri_ABSTRAK.pdf Download (19kB)
	Text 11. TESIS_Indri_Dwi_Putri_BAB I.pdf Download (218kB)
	Text 16. TESIS_Indri_Dwi_Putri_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (168kB)
	Text 12. TESIS_Indri_Dwi_Putri_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB)
	Text 13. TESIS_Indri_Dwi_Putri_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text 14. TESIS_Indri_Dwi_Putri_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)
	Text 15. TESIS_Indri_Dwi_Putri_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (20kB)

Abstract

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan tanah, khususnya dalam peralihan hak atas tanah kepada yayasan. Ketidakpastian hukum sering terjadi ketika Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) meninggal dunia tanpa menyerahkan protokol kepada PPAT pengganti. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya proses administrasi pertanahan, seperti balik nama sertifikat tanah, yang dapat berdampak pada kegiatan sosial dan keagamaan yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakpastian hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT, serta perlindungan hukum bagi yayasan yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin hukum, serta teori-teori terkait kepastian hukum dan perlindungan hukum. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum disebabkan oleh kekosongan norma terkait mekanisme penyerahan protokol, tanggung jawab pihak-pihak terkait, dan sanksi atas kelalaian. Yayasan juga menghadapi kendala administratif dalam memperoleh dokumen pendukung dari protokol PPAT untuk menyelesaikan proses peralihan hak atas tanah. Revisi regulasi diperlukan untuk mengatur mekanisme penyerahan protokol PPAT secara rinci pasca meninggal dunia. Selain itu, peningkatan pengawasan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan digitalisasi pengelolaan protokol diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas administrasi pertanahan. Perlindungan hukum yang lebih efektif juga penting untuk memastikan hak yayasan terlindungi, sehingga dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Actions (login required)

View Item