Ananta, Rafifah Putri (2026) Analisis Yuridis Terhadap Izin Kegiatan Penambangan Di Kawasan Hutan Lindung (Studi Putusan Nomor 5553 K/Pid.S/2023). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01. Cover.pdf Download (348kB)
	Text 05. Halaman Pengesahan.pdf Download (293kB)
	Text 03. Halaman Pernyataan Orisinalitas.pdf Download (380kB)
	Text 08. Abstrak.pdf Download (177kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (498kB)
	Text 15. Daftar Pustaka.pdf Download (476kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (658kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (703kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB)

Abstract

Kawasan hutan lindung memiliki fungsi strategis sebagai penyangga kehidupan yang berperan menjaga keseimbangan lingkungan, tata air, serta mencegah terjadinya bencana alam. Namun dalam praktiknya, kawasan hutan lindung masih sering dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan perizinan dalam kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung, mengkaji pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5553 K/Pid.Sus/2023, serta menelaah pandangan Islam terhadap kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum dan keislaman yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung pada prinsipnya dilarang, kecuali memenuhi persyaratan perizinan yang ketat dari Menteri yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan pertambangan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5553 K/Pid.Sus/2023, majelis hakim menegaskan bahwa kegiatan penambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung telah memenuhi unsur tindak pidana kehutanan dan merupakan bentuk pelanggaran hukum. Dari perspektif Islam, kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung yang dilakukan tanpa izin dan menimbulkan kerusakan lingkungan bertentangan dengan prinsip amanah, tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, serta kewajiban menjaga kelestarian alam demi kemaslahatan bersama.

Actions (login required)

View Item