Search for collections on Universitas YARSI Repository

PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PKPU PADA SENGKETA KEPAILITAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025)

Ramandhana, Nouval Haikal (2026) PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PKPU PADA SENGKETA KEPAILITAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025). Diploma thesis, Universitas YARSI.

[thumbnail of 2. HALAMAN JUDUL.pdf] Text
2. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (120kB)
[thumbnail of 4. HALAMAN PENGESAHAN.pdf] Text
4. HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (7MB)
[thumbnail of 5. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf] Text
5. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf

Download (9MB)
[thumbnail of 8. Abstrak.pdf] Text
8. Abstrak.pdf

Download (133kB)
[thumbnail of Bab 1 .pdf] Text
Bab 1 .pdf

Download (326kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka .pdf] Text
Daftar Pustaka .pdf

Download (246kB)
[thumbnail of Bab 2.pdf] Text
Bab 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (360kB)
[thumbnail of Bab 3.pdf] Text
Bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (327kB)
[thumbnail of Bab 4.pdf] Text
Bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (396kB)
[thumbnail of Bab 5.pdf] Text
Bab 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (158kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai pembatalan perjanjian perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan merujuk pada Putusan Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025. Adapun ruang lingkup pembahasan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu. (1) menganalisis akibat hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian perdamaian dalam PKPU; (2) menguraikan dan menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025; (3) meninjau pandangan hukum Islam terhadap pembatalan perjanjian perdamaian dalam mekanisme PKPU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan berbasis data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembatalan perjanjian perdamaian berimplikasi pada hapusnya kesepakatan para pihak yang sebelumnya telah disetujui dan dihomologasi, sehingga berujung pada pernyataan pailit terhadap debitur, (2) pertimbangan hukum majelis hakim dinilai telah sesuai dengan teori kepastian hukum karena menerapkan ketentuan normatif secara konsisten, dan (3) dari perspektif hukum Islam, pembatalan perjanjian perdamaian dapat dibenarkan apabila terdapat unsur pengkhianatan, wanprestasi, atau ingkar janji dari salah satu pihak.

Item Type: Thesis (Diploma)
Additional Information: S-1126-FH
Uncontrolled Keywords: Pembatalan, Perjanjian perdamaian, PKPU, Kepailitan,
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HG Finance
H Social Sciences > HJ Public Finance
K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User: Nouval Ramandhana
Date Deposited: 13 Aug 2026 04:08
Last Modified: 19 Aug 2026 02:50
URI: http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/15102

Actions (login required)

View Item View Item