Andinie, Syifa Rizky (2026) Tindakan Pejabat Pemerintahan Dalam Proses Administrasi Izin Usaha Pertambangan Ditinjau Dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/TUN/TF/2025). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 2. HALAMAN JUDUL.pdf Download (121kB)
	Text 6. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (3MB)
	Text 4. PENYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (3MB)
	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (106kB)
	Text 11. BAB 1.pdf Download (398kB)
	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (379kB)
	Text 12. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB)
	Text 13. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB)
	Text 14. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (616kB)
	Text 15. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tindakan pejabat pemerintahan dalam proses administrasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/TUN/TF/2025. Fokus kajian diarahkan pada kedudukan hukum tindakan pejabat pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta penilaian terhadap tindakan faktual pasif (omission) dalam penyelenggaraan perizinan pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pejabat pemerintahan, baik berupa keputusan maupun tindakan faktual, harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah dan selaras dengan prinsip AUPB, khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/TUN/TF/2025 menegaskan perbedaan konseptual antara tindakan faktual pasif dan penolakan terselubung terhadap penerbitan keputusan tata usaha negara, yang berimplikasi pada ketepatan jenis gugatan dalam peradilan tata usaha negara. Dari perspektif Islam, pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Dengan demikian, penerapan AUPB dalam administrasi IUP menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian hukum, dan keadilan substantif.

Actions (login required)

View Item