Suci, Muhammad Subhan (2026) PENERAPAN UNSUR UNSUR PASAL 112 AYAT (1) DAN PASAL 114 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 1368 K/Pid.Sus/2024). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1 halaman sampul.pdf Download (58kB)
	Text 6 halaman pengesahan tim penguji.pdf Download (108kB)
	Text 4 halaman pernyataan orisinalitas skripsi.pdf Download (103kB)
	Text 9 abstrak.pdf Download (32kB)
	Text 10. BAB 1.pdf Download (286kB)
	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (258kB)
	Text 11. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text 12. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB)
	Text 13. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (407kB)
	Text 14. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga menuntut penerapan hukum yang cermat dan proporsional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara normatif membedakan perbuatan penguasaan narkotika sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 112 Ayat (1) dengan perbuatan peredaran narkotika yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1). Akan tetapi, dalam praktik peradilan masih dijumpai perbedaan penafsiran dan penerapan unsur-unsur kedua pasal tersebut, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Research gap dalam penelitian ini terletak pada belum banyaknya kajian yang secara khusus dan mendalam menganalisis penerapan unsur Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 114 Ayat (1) berdasarkan pertimbangan hakim pada tingkat Mahkamah Agung, khususnya dalam Putusan Nomor 1368 K/Pid.Sus/2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan unsur-unsur tindak pidana narkotika serta menelaah pertimbangan hakim dalam membedakan perbuatan penguasaan dan peredaran narkotika. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 114 Ayat (1) memiliki perbedaan mendasar terkait unsur perbuatan dan tingkat keterlibatan pelaku, sehingga menuntut ketelitian dan kehati-hatian hakim dalam menilai fakta hukum dan alat bukti agar putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat

Actions (login required)

View Item