Iriani, Dewi Ayu Septa (2026) PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JEMBATAN SINTONG KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2023 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 17/KPPU-L/2024). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN SAMPUL.pdf Download (35kB)
	Text 6. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (429kB)
	Text 4. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (295kB)
	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (56kB)
	Text 11. BAB 1.pdf Download (354kB)
	Text 16.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (297kB)
	Text 12. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB)
	Text 13. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (621kB)
	Text 14. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (467kB)
	Text 15. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB)

Abstract

Pengadaan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan tujuan meningkatkan konektivitas wilayah serta menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Dalam pelaksanaannya, proses tender diikuti oleh beberapa peserta, namun terungkap adanya indikasi persekongkolan tender yang ditandai dengan kesamaan pengendalian perusahaan, dokumen penawaran, metadata, serta alamat Internet Protocol (IP Address), sebagaimana tertuang dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 17/KPPU-L/2024. Penelitian ini membahas tiga aspek utama, yaitu: Pertama, pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023. Kedua, pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 17/KPPU-L/2024. Ketiga, pandangan hukum Islam terhadap praktik pengadaan pekerjaan konstruksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pelaksanaan pengadaan secara prosedural telah sesuai dengan tahapan pemilihan penyedia sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, namun dalam pelaksanaannya melanggar Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, khususnya prinsip bersaing dan prinsip adil. Kedua, pertimbangan Majelis Komisi telah sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketiga, menurut pandangan hukum Islam, praktik persekongkolan tersebut termasuk praktik najasy yang dilarang karena mengandung unsur penipuan (tadlīs) dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah

Actions (login required)

View Item