Prananda, Okta (2025) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI DALAM PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR WILAYAH KEDUDUKAN NOTARIS INDUK : STUDI KASUS PUTUSAN MPW NOMOR 2/PTS/MJ.PWN.DKIJAKARTA/XI/2017. Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (86kB)
	Text 3. LEMBAR PENGESAHAN .pdf Download (285kB)
	Text 6. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (274kB)
	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (231kB)
	Text 11. BAB I.pdf Download (400kB)
	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (287kB)
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)
	Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB)
	Text 15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB)

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum notaris pengganti yang membuka kantor di luar wilayah kedudukan notaris induk, suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris pengganti seharusnya hanya menjalankan tugas pada wilayah kerja yang sama dengan notaris yang digantikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris pengganti yang membuka kantor di luar wilayah kedudukan notaris induk tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Selain menimbulkan persoalan hukum, tindakan tersebut juga berdampak pada keabsahan akta yang dibuat dan menurunkan kredibilitas profesi notaris di mata masyarakat. Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang penting dalam melakukan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap pelanggaran ini. Penelitian ini menekankan pentingnya ketaatan terhadap peraturan jabatan demi menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan.

Actions (login required)

View Item