Okthafiana, Meiyke (2024) NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM SERTIFIKASI DOKUMEN ELEKTRONIK DI PASAR MODAL INDONESIA. Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (91kB)
	Text 3. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (310kB)
	Text 6. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (241kB)
	Text 9. ABSTRAK-ABSTRACT.pdf Download (151kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (270kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (250kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (482kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)

Abstract

Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundangundangan. Sebagai upaya memberi keyakinan kepada investor bahwa pemerintah akan melindungi investasi di sektor digital pasar modal Indonesia dengan menekankan kedaulatan digital adalah UU ITE Nomor 1 Tahun 2024. Rumusan penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan hukum sertifikasi dokumen elektronik di Indonesia ? dan Bagaimanakah notaris sebagai pejabat umum yang menunjang pasar modal dalam sertifikasi dokumen elektronik di pasar modal Indonesia ?Manfaat penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum terkaitt sertifikasi dokumen elektronik di Indonesia dan menganalisis dan mengkaji eksistensi notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam sertifikasi dokumen elektronik di pasar modal berdasarkan UUJN-P, UU ITE 1/2024 dan POJK berlaku saat ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian : Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi dibuat dengan menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan dibuktikan dengan sertifikat elektronik. PSrE menyediakan infrastruktur untuk menerbitkan sertifikat elektronik yang dapat digunakan untuk penandatangan dokumen elektronik dan juga sebagai identitas untuk layanan online.TTE menyediakan integritas, autentikasi, dan nirsangkal, dokumen/transaksi elektronik yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia adalah suatu kepastian hukum. Sertifikasi dokumen elektronik yang dikaitkan dengan UU ITE 1/2024 beserta regulasi PSrE dan dikaitkan dengan kewenangan notaris di pasar modal Indonesia dengan POJK telah diupayakan oleh pemerintah tetap dalam praktek membuat akta autentik walaupun notaris dalam sertifikasi dokumen elektronik sebagai Trusted Third Party.

Actions (login required)

View Item