Ramadhan, Haikal (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PEMBANGUNAN MASJID ASRAMA HAJI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR:52 K/Pid.Sus/2024). Diploma thesis, Universitas Yarsi.

	Text 01-cover.pdf Download (227kB)
	Text 03-Halaman Persetujuan.pdf Download (78kB)
	Text 04-Halaman Pengesahan Tim Penguji.pdf Download (142kB)
	Text 07-Abstark.pdf Download (74kB)
	Text 09-Bab I.pdf Download (929kB)
	Text 14-Daftar Pustaka.pdf Download (212kB)
	Text 10-Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB)
	Text 11-Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (161kB)
	Text 12-Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB)
	Text 13-Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji kasus korupsi dana hibah pembangunan Masjid Asrama Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Putusan Nomor:52 K/Pid.Sus/2024. kasus ini bermula dari pemberian dana hibah oleh pemerintah daerah dengan APBD No. 175/I/2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan Masjid Asrama Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umat malah diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, mengakibatkan kerugian keuangan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan teori pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus ini, memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta mengeksplorasi pandangan Islam terhadap tindak pidana korupsi dana hibah. Metode Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus ini melibatkan kombinasi teori retributif dan utilitarian, di mana hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. Pertimbangan hakim mencakup aspek memberatkan seperti dampak sosial dan keuangan negara, serta aspek meringankan seperti itikad baik terdakwa dalam mengembalikan sebagian dana yang dikorupsi. Dalam perspektif Islam, korupsi dana hibah adalah tindakan yang sangat tercela, yang melanggar prinsip amanah dan keadilan, serta merugikan masyarakat luas. Dalam hal ini perlu untuk memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dana hibah dan memperkenalkan sistem pelaporan yang transparan lagi. Selain itu, perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 agar sanksi terhadap tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan dana hibah, dapat lebih tegas dan memberikan efek jera yang maksimal. Selain itu, pendidikan manajemen keuangan yang lebih baik bagi penerima dana hibah juga penting agar dana dapat dikelola secara profesional dan sesuai dengan peruntukannya.

Actions (login required)

View Item