Irmayati, Irmayati (2024) PERATURAN PENGALOKASIAN LAHAN DI PULAU BATAM. Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text Halaman Judul.pdf Download (136kB)
	Text halaman pernyataan.pdf Download (304kB)
	Text Halaman pengesahan.pdf Download (520kB)
	Text Abstrak.pdf Download (129kB)
	Text BAB I.pdf Download (249kB)
	Text Daftar pustaka.pdf Download (204kB)
	Text BAB 2 bnr.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (464kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB)
	Text BAB 5 bnr.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB)

Abstract

Pada tanggal 20 februari 2006 Kristian T Limboto telah membeli tanah kepada Awang kecik yang ternyata tanah tersebut adalah tanah negara yang hak pengelolaannya pada BP Batam. Rumusan Masalah ini Bagaimana Pengaturan Pengalokasian Lahan di Pulau Batam, Bagaimana Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3618 K/Pdt/2022, Bagaimana Pandangan islam terkait Pengaturan Pengalokasian Lahan di Pulau Batam(Studi kasus Putusan Nomor 3618 K/Pdt/2022). Metode Penelitian yang digunakan Hukum Normatif. Hasil Penelitian Pemberian hak pengelolaan dan Alokasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam dapat di bagi menjadi 2 proses besar yang pertama Pengalokasian Lahan yang menjadi kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam dan kedua Penetapan Lokasi (PL) di kota Batam. Terdapat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Kasasi, Majelis Tingkat pertama lebih berfokus pada surat jual beli yang didasarkan Hukum Adat sedangkan Majelis Hakim Tingkat Kasasi Menilai bahwa jual beli tersebut tidak dilakukan dihadapan PPAT sehingga tidak sah secara Yuridis. Menurut Hukum Islam Pengalokasian disamakan Akad iqtha.

Actions (login required)

View Item