Anggara, Luqmanul Hakim (2025) TINJAUAN YURIDIS ATAS TAKE OVER (PENGALIHAN) KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUBSIDI SEBELUM MASA KETENTUAN BEDASARKAN PERMEN PUPR NO. 35/PRT/M/2021 (Studi Di Cluster O2 Grand Wisata Bekasi Timur). Diploma thesis, Universitas Yarsi.

	Text 01. COVER.pdf Download (124kB)
	Text 04. HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (3MB)
	Text 05. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (5MB)
	Text 08. ABSTRAK.pdf Download (166kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (264kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (179kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB)

Abstract

Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, dalam praktiknya, terdapat fenomena take over (pengalihan) KPR subsidi sebelum jangka waktu yang ditentukan, yang berpotensi melanggar ketentuan hukum dan mengarah pada penyalahgunaan subsidi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum take over KPR subsidi, implikasi hukumnya bagi debitur dan penyedia kredit, serta perspektif hukum Islam terhadap pengalihan KPR subsidi sebelum masa ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris, dengan pendekatan yuridis melalui analisis peraturan yang berlaku serta studi kasus di Cluster O2 Grand Wisata Bekasi Timur. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permen PUPR No. 35/PRT/M/2021 mengatur bahwa KPR subsidi tidak boleh dipindahtangankan sebelum lima tahun sejak akad kredit. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk pencabutan subsidi dan konversi ke skema kredit komersial. Dari perspektif Islam, akad yang telah disepakati harus dipatuhi sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan. Namun, Islam memperbolehkan take over dalam kondisi tertentu, selama tidak mengandung unsur riba dan dilakukan dengan akad yang sah. Sebagai rekomendasi, pemerintah dan perbankan perlu meningkatkan pengawasan serta sosialisasi regulasi kepada masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan program KPR subsidi. Selain itu, alternatif solusi bagi debitur yang menghadapi kesulitan finansial, seperti skema restrukturisasi kredit dan pengembangan KPR syariah yang lebih inklusif, perlu diperkuat.

Actions (login required)

View Item