Pengakuan dan Pelindungan Suku Awyu dan Moi menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Prameswari, Rines (2025) Pengakuan dan Pelindungan Suku Awyu dan Moi menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. Halaman Sampul.pdf Download (156kB)
	Text 5. Halaman Persetujuan Skripsi.pdf Download (56kB)
	Text 6. Halaman Pengesahan.pdf Download (123kB)
	Text 9. Abstrak.pdf Download (182kB)
	Text 11. BAB 1.pdf Download (466kB)
	Text 16. Daftar Pustaka.pdf Download (249kB)
	Text 12. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB)
	Text 13. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB)
	Text 14. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB)
	Text 15. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB)

Abstract

Skripsi ini disusun untuk menganalisa pengakuan dan pelindungan masyarakat adat suku Awyu dan Moi dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap literatur hukum nasional, hukum internasional, serta pandangan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat masih mengalami berbagai kendala dalam implementasinya meskipun telah diatur dalam hukum nasional, seperti lemahnya pengwasan, tumpang tindih regulasi, dan kurang dilibatkannya masyarakat adat. Perspektif Islam mendukung pengakuan dan pelindungan masyarakat adat melalui prinsip keadilan, larangan perampasan hak, dan penghormatan terhadap nilai budaya. Diperlukan harmonisasi hukum, peningkatan pengawasan, dan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat untuk memastikan pelindungan terhadap hak-hak masyarakat adat berjalan sebagaimana mestinya.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Additional Information:	S-1071-FH
Uncontrolled Keywords:	Masyarakat Adat, ICCPR, Hak, Hukum Internasional
Subjects:	H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform J Political Science > JX International law K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Rines Prameswari
Date Deposited:	24 Nov 2025 03:16
Last Modified:	24 Nov 2025 03:16
URI:	http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/14340

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Universitas YARSI Repository