ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR.DPRD- XXII/2024)

Yusuf, Muhammad Daffa Bayanaka (2025) ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR.DPRD- XXII/2024). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. Halaman Sampul.pdf Download (120kB)
	Text 5. Halaman Persetujuan Skripsi.pdf Download (84kB)
	Text 6. Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi.pdf Download (121kB)
	Text 9. Abstrak.pdf Download (175kB)
	Text 11. BAB I.pdf Download (311kB)
	Text 16. Daftar Pustaka.pdf Download (203kB)
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB)
	Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB)
	Text 15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB)

Abstract

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sering terjadi akibat perbedaan hasil penghitungan suara antara peserta pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang menyelesaikan sengketa ini guna memastikan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi. Penelitian ini menganalisis kewenangan MK dalam memutus PHPU melalui studi kasus Putusan MK Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 terkait sengketa hasil Pemilu DPRD di Kabupaten Nias Selatan.Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi putusan, dengan data sekunder berupa bahan hukum primer.Pembahasan mencakup asas-asas pemilu, khususnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), serta prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK memegang peran penting dalam menjaga keadilan elektoral dengan mempertimbangkan bukti administratif dan fakta hukum. Putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang di Kecamatan Simuk menegaskan perlunya pengawasan ketat dan peningkatan transparansi dalam rekapitulasi suara.Kesimpulannya, kewenangan MK dalam PHPU sangat krusial untuk menjaga demokrasi yang sehat. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, optimalisasi pengawasan oleh DKPP, serta pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi dan akurasi hasil pemilu.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Additional Information:	S-1105-FH
Uncontrolled Keywords:	PHPU, Mahkamah Konstitusi, KPU, sengketa pemilu, asas pemilu, DKPP
Subjects:	J Political Science > J General legislative and executive papers J Political Science > JQ Political institutions Asia J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General)
Depositing User:	Muhammad Yusuf
Date Deposited:	25 Nov 2025 01:47
Last Modified:	25 Nov 2025 01:47
URI:	http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/14337

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Universitas YARSI Repository