Maulidya, Sarah Kartika (2025) STUDI KOMPARASI PENGATURAN SURROGATE MOTHER (IBU PENGGANTI) DI SOUTH AUSTRALIA DAN NEW SOUTH WALES DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01. HALAMAN JUDUL.pdf Download (173kB)
	Text 04. HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (4MB)
	Text 05. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (4MB)
	Text 08. ABSTRAK.pdf Download (148kB)
	Text 12. BAB 1.pdf Download (360kB)
	Text 17. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (176kB)
	Text 13. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB)
	Text 14. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB)
	Text 15. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB)
	Text 16. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)

Abstract

Praktik surrogate mother atau ibu pengganti telah menjadi topik perdebatan hukum, etika, dan sosial di banyak negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait ibu pengganti di South Australia dan New South Wales serta kesesuaiannya dengan hukum internasional. Kedua negara bagian ini hanya mengizinkan bentuk altruistik surogasi dan melarang komersial surogasi. Namun, terdapat perbedaan dalam implementasi hukum yang menimbulkan tantangan dalam perlindungan hak-hak ibu pengganti dan anak yang lahir dari proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis doktrinal. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi literatur. Analisis dilakukan terhadap Surrogacy Act 2019 di South Australia dan Surrogacy Act 2010 di New South Wales, serta instrumen hukum internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), dan Convention on the Rights of the Child (CRC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan surogasi di kedua negara bagian sudah sejalan dengan prinsip hukum internasional, khususnya dalam melindungi hak perempuan dan anak. Meskipun demikian, perbedaan antar negara bagian sering kali menyebabkan kebingungan hukum dan praktik jurisdiction shopping. Selain itu, larangan komersial surogasi belum efektif dalam mencegah eksploitasi ibu pengganti di negara lain. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum di tingkat nasional untuk menciptakan kerangka hukum yang seragam, memberikan perlindungan lebih baik bagi semua pihak, dan memastikan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia.

Actions (login required)

View Item