Abrar, Aldafi Irfan (2025) Penyalahgunaan Izin Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil di Indonesia (Studi Kasus Koboi Jalanan Demak). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01. COVER SKRIPSI.pdf Download (466kB)
	Text 04. HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (57kB)
	Text 05. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (95kB)
	Text 08. ABSTRAK.pdf Download (617kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (759kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (784kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (981kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (727kB)

Abstract

Perizinan senjata api bagi masyarakat sipil merupakan tanggung jawab POLRI. Secara umum, kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil diatur dalam Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948 Undang-undang tersebut mengharuskan masyarakat sipil yang ingin memiliki dan menggunakan senjata api untuk memperoleh surat izin penggunaan yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara (Kapolri). Dalam hal ini, POLRI berperan sebagai lembaga penegak hukum utama yang bertugas mengawasi seluruh aspek peredaran senjata api, mulai dari tahap awal hingga akhir, khususnya di kalangan masyarakat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perizinan senjata api bagi masyarakat sipil di Indonesia serta penerapan sanksi hukum pidana terhadap penyalahgunaan atas izin kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di Indonesia dan pandangan Islam terhadap penyalahgunaan izin kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif-kualitatif dengan data yang bersumber dari metode normatif-empiris yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Berdasarkan hasil penelitian, regulasi tentang perizinan senjata api telah banyak diatur di Indonesia dengan penerapan sanksi pidana penyalahgunaan izin kepemilikan senjata api yang mengikuti ketentuan dalam KUHP dan sanksi administratifnya ditemukan di dalam Perpol No. 1 Tahun 2022. Dalam Islam, penyalahgunaan izin kepemilikan senjata api merupakan suatu bentuk dari kaidah fiqih ta’asuf fi isti’malil haq serta la dharar wa la dhirar, yang menjelaskan bagaimana suatu kewenangan tidak boleh disalahgunakan guna menghindari kemudharatan.

Actions (login required)

View Item