Ramadhan, Gilang (2025) UPAYA PIHAK KEPOLISAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERKELAHIAN DI WILAYAH KOTA BEKASI(STUDI KASUS POLRES METRO BEKASI). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01. COVER.pdf Download (204kB)
	Text 04. HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text 05. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (3MB)
	Text 08. ABSTRAK.pdf Download (232kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (367kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (267kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (390kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)
	Text 16. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka tawuran di Kota Bekasi yang meresahkan masyarakat serta berdampak buruk pada pelaku, lingkungan, dan pihak lain yang terlibat. Fenomena ini sering melibatkan pelajar yang seharusnya berfokus pada pendidikan. Sebagai lembaga penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas utama dalam mencegah dan menangani tindak pidana, termasuk perkelahian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam menangani perkelahian di wilayah Kota Bekasi, faktor penghambat yang dihadapi, dan pandangan Islam terhadap tanggung jawab kepolisian dalam hal ini. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan data lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami efektifitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam konteks ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menangani perkelahian di Kota Bekasi mencakup upaya preventif melalui patroli dan penyuluhan, serta upaya represif seperti penyidikan dan penahanan pelaku. Faktor penghambat meliputi keterbatasan personel, kurangnya dukungan masyarakat, dan tantangan budaya lokal yang mendukung tawuran sebagai tradisi tertentu. Dalam perspektif Islam, tindakan tawuran bertentangan dengan ajaran agama yang mengutamakan kedamaian dan mencegah kemungkaran, sehingga kepolisian memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk mencegahnya.Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan kepolisian serta penguatan pendekatan hukum berbasis nilai-nilai agama dan sosial.

Actions (login required)

View Item