Laksono, Rafif Mahandhika Fadel (2025) PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARYAWAN PT ANTAM BERDASARKAN KUH PERDATA (STUDI PUTUSAN 1666 K/PDT/2022). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 2. Halaman Sampul.pdf Download (32kB)
	Text 5. Halaman Persetujuan Skripsi.pdf Download (181kB)
	Text 6. Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi.pdf Download (257kB)
	Text 9. Abstrak.pdf Download (72kB)
	Text 11. BAB I.pdf Download (325kB)
	Text 16. Daftar Pustaka.pdf Download (186kB)
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB)
	Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB)
	Text 15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (78kB)

Abstract

Dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat dibebankan kepada pihak lain, hal tersebut didasarkan oleh adanya hubungan hukum antara pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang diwakilinya, sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 1367 KUH Perdata. Penelitian ini mengkaji tentang bentuk pertanggungjawaban PT Antam atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan berdasarkan Putusan Nomor 1666 K/PDT/2022, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut, serta pandangan Islam terhadap pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan melawan hukum karyawan PT Antam. Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif. Bentuk pertanggungjawaban pengganti yang dibebankan kepada PT Antam Tbk sudahlah tepat karena Pertanggungjawaban tersebut didasarkan oleh terpenuhinya unsur-unsur hubungan hukum antara karyawan PT Antam Tbk dan PT Antam Tbk, unsur perbuatan melawan hukum oleh karyawan PT Antam Tbk dan terpenuhinya unsur kelalaian oleh PT Antam Tbk. PT Antam Tbk telah melakukan kelalaian telah membiarkan atau tidak cukup melakakukan pengawasan terhadap karyawannya. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah tepat karena Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam melakukan pertimbangan sudah memuat alasan dan dasar hukum yang sudah sesuai, sebagaimana diatur di dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. PT Antam Tbk tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dengan prinsip amanah dalam Islam, berdasarkan kelalaian PT Antam Tbk dalam melaksanan amanah, maka PT Antam Tbk dapat dikenakan kewajiban ta’wîdh.

Actions (login required)

View Item