Rabani, Putri Amaria (2025) PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PENINGKATAN JALAN KANDANG RODA-PAKANSARI KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2021 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan: Nomor 15/KPPU-L/2023). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. Halaman Sampul.pdf Download (198kB)
	Text 5. Halaman Persetujuan Skripsi .pdf Download (62kB)
	Text 6. Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi.pdf Download (121kB)
	Text 9. Abstrak.pdf Download (237kB)
	Text 13. BAB I.pdf Download (353kB)
	Text 18. Daftar Pustaka.pdf Download (273kB)
	Text 14. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB)
	Text 15. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 16. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB)
	Text 17. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB)

Abstract

Pengadaan barang dan jasa pemerintah salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan pelanggaran yang merugikan negara serta menciptakan praktik persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dibuktikan dengan kesamaan IP Address dan kesamaan berbagai dokumen penawaran oleh PT. Tureloto Battu Indah dan PT. Lambok Ulina, hal ini tertuang di dalam putusan KPPU Nomor 15/Kppu-L/2023. Penelitian ini membahas, pertama pengadaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan kandang roda-pakansari kabupaten bogor tahun anggaran 2021, kedua pertimbangan Majelis Komisi Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Putusan: Nomor 15/Kppu-L/2023 dan ketiga, tinjauan Islam pengadaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan kandang roda-pakansari kabupaten bogor tahun anggaran 2021. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 butir a prinsip efisiensi, Pasal butir c prinsip transparansi, dan Pasal 6 d prinsip keterbukaan. Namun, melanggar Pasal 6 butir e prinsip bersaing, Pasal 6 Butir f prinsip adil, dan Pasal 6 butir g prinsip akuntabel, tidak sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) huruf f dan Pasal 78 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 09 Tahun 2018, halaman 66 angka 4.2.7 huruf e dan huruf f, kedua pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023 sudah sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ketiga Majelis Komisi telah secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menetapkan denda dan sanksi terkait pelanggaran yang terjadi.

Actions (login required)

View Item