Rizani, Salma Safira (2025) PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT HARDAYA INTI PLANTATIONS DAN KOPERASI TANI PLASMA AMANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (Studi Putusan Nomor 2/KPPU-K/2023). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. Halaman Sampul.pdf Download (210kB)
	Text 5. Halaman Perstujuan Skripsi.pdf Download (2MB)
	Text 6. Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi.pdf Download (3MB)
	Text 9. Abstrak.pdf Download (248kB)
	Text 12. Bab I.pdf Download (316kB)
	Text 17. Daftar Pustaka.pdf Download (267kB)
	Text 13. Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB)
	Text 14. Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB)
	Text 15. Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB)
	Text 16. Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)

Abstract

Perjanjian kemitraan antara PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) dan Koperasi Tani Plasma Amanah (Koptan Amanah) dengan pola manajemen satu atap untuk pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit seluas 1.000 ha (seribu) ha di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Ada beberapa permasalahan terkait pelanggaran hak dan kewajiban yang dilakukan oleh PT HIP. Penelitian ini membahas: Pertama, Perjanjian kemitraan antara PT Hardaya Inti Plantations dan Koperasi Tani Plasma Amanah ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kedua, Pertimbangan majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap perjanjian kemitraan antara PT Hardaya Inti Plantations dan Koperasi Tani Plasma Amanah ditinjau dari Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dan Ketiga, Perjanjian kemitraan antara PT Hardaya Inti Plantations dan Koperasi Tani Plasma Amanah menurut sudut pandang Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, Perjanjian Kemitraan antara PT Hardaya Inti Plantations dan Koprasi Tani Plasma Amanah telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdata namun terdapat ketidak sesuaian dengan prinsip kemitraan yang tercantum pada Pasal 104 ayat (2) PP Nomor 7 Tahun 2021, Kedua,Pertimbangan Majelis KPPU terhadap Putusan KPPU Nomor 2/KPPU-K/2023 telah tepat karena PT Hardaya Inti Plantations terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 karena adanya tindakan yang mendominasi yang menyebabkan adanaya tindakan “menguasai” yang diketahui karena adanya ketidaktrasnparan kepada pihak mitra serta pelanggaran hak dan kewajiban dalam pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, dan Ketiga, Pengenaan sanksi administratif berupa pembayaran denda diperbolehkan menurut Islam.

Actions (login required)

View Item