Fadhilah, Muhammad Egar (2024) “PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK TANPA ADANYA SURAT PERINGATAN (SP) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1728K/PDT.SUS-PHI/2022)”. Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. COVER.pdf Download (328kB)
	Text 4. HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text 5. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (5MB)
	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (203kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (758kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (643kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (458kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (587kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)

Abstract

Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, Pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja seringkali tidak dilakukan dengan penerbitan Surat Peringatan terlebih dahulu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan tanpa adanya surat peringatan yang diberikan terlebih dahulu kepada pekerja, bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim memutus perkara dalam perselisihan hubungan industrial serta menganalisis sudut pandang Islam terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Yang dilakukan perusahaan tanpa adanya Surat Peringatan ditinjau berdasarkan hukum ketenagakerjaan (Studi Putusan 1728K/PDT.Sus�PHI/2022). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan sumber bahan Pustaka dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini: (1) Surat Peringatan (SP) memiliki peran penting dalam proses PHK, dan kegagalan Perusahaan dalam memberikan SP sebelum PHK dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum (2) Pertimbangan Majelis Hakim menemukan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung alasan PHK yang diajukan oleh perusahaan, dan surat keputusan PHK dinyatakan batal demi hukum sebab tanpa didahului oleh adanya surat peringatan (SP) (3) Studi putusan 1728K/PDT.Sus�PHI/2022 menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa surat peringatan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak pekerja yang diajarkan dalam Islam.

Actions (login required)

View Item