Kresnahadi, Gani (2024) KEDUDUKAN HAK WARIS ISTRI KEDUA TERHADAP HARTA BERSAMA PERKAWINAN PERTAMA SUAMI DALAM HUKUM WARIS BARAT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. COVER.pdf Download (70kB)
	Text 4. HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text 5. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (3MB)
	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (130kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (287kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (206kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (58kB)

Abstract

Hukum Waris merupakan hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. KUH Perdata membedakan antara ahli waris ab-intestato dan ahli waris yang ditunjuk, dan menentukan siapa yang berhak mewarisi menurut hukum. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya hukum waris dalam memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan masalah terkait pemindahan aset setelah seseorang meninggal dunia. Penelitian ini mengkaji sistem pewarisan berdasarkan hukum perdata barat di Indonesia. Salah satu kasus yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah sengketa mengenai hak mewarisi sebuah rumah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 942/K/PDT/2022 yang melibatkan pihak Amin Sudartio dan Fong A Foe alias Ny. Mey. Dalam kasus ini, Amin Sudartio pada awalnya diakui sebagai ahli waris yang sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tetapi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan klaim Amin Sudartio tidak jelas dan kemudian keputusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mahkamah Agung juga menolak permohonan kasasi Amin Sudartio, sehingga keputusan awal yang mengakui dirinya sebagai ahli waris yang sah dibatalkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk membahas hak waris istri kedua menurut Kitab Undang�Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Studi ini menyoroti hak waris istri kedua dalam konteks perkawinan kedua serta hak waris anak atau keturunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan hak waris istri kedua berdasarkan KUHPerdata dan sejauh mana hak-hak tersebut diperoleh dalam perkawinan kedua. Dalam pandangan Islam istri kedua tidak boleh mewarisi lebih dari bagian terkecil yang diterima oleh salah satu anak atau keturunannya, harta bersama suami dari Perkawinan sebelumnya, dan tidak boleh melebihi 1/4 harta pewaris.

Actions (login required)

View Item