Fathoni, Abdul (2024) PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MASA PERALIHAN PERUBAHAN HAK KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SESUAI DOMISILI MENJADI TIDAK SESUAI DOMISILI (ABSENTEE) DI WILAYAH KARAWANG. Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. COVER.pdf Download (22kB)
	Text 3. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (181kB)
	Text 6. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (76kB)
	Text 9. ABSTRAK DAN ABSTRACT.pdf Download (59kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (148kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (87kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (90kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (90kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (25kB)
	Text 16. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB)

Abstract

Dalam rangka peningkatan hukum di bidang pertanahan oleh pemerintah, maka tanah dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam kerangka konsep efektifitas menjadi penting demi tercapainya kemakmuran tersebut maka penguasaan dan pemilikan tanah absentee tidak diperbolehkan. Sebagai salah satu Pejabat yang berwenang untuk membuat akta yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka menjadi penting peran PPAT terhadap efektifitas peraturan pemerintah yang mengatur tentang tanah absentee. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektifitas peraturan absentee di Karawang serta peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang efektif terhadap masa peralihan hak kepemilikan tanah pertanian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan notmatif empiris, data yang dipergunakan yaitu data sekunder. Analisa data yang digunakan analisis normatif. pada praktek yang terjadi di lapangan, walaupun kebijakan tersebut masih berlaku tetapi status kepemilikan tanah pertanian secara absentee masih banyak terjadi di daerah Karawang. Pemilik tanah pertanian secara absentee bukanlah para petani tetapi orang-orang kota yang bukan penduduk setempat dan penggunaan tanah itu bukan untuk diolah sebagaimana peruntukkan tanahnya tetapi hanya sebagai sarana investasi dan nantinya dijual kembali setelah harganya tinggi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peraturan tanah absentee di Wilayah Karawang belum efektif karena masih banyak terjadi praktik kepemilikan tanah Absentee, serta perlunya sinergitas antara lembaga pemerintahan dengan Peran PPAT Karawang yang menjadi kunci terhadap grafik naik turunnya kepemilikan tanah secara Absentee di Karwang.

Actions (login required)

View Item