Rody, Muhammad Irfan Fachrul (2023) TANGGUNG JAWAB PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP BARANG BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA STUDI PADA POLDA BANTEN. Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. cover.pdf Download (51kB)
	Image 6. HAL PENGESAHAN SKRIPSI.PDF Download (2MB)
	Image 4. ORISINALITAS SKRIPSI.PDF Download (2MB)
	Image 9. ABSTRAK.PDF Download (1MB)
	Text 11. BAB I.pdf Download (82kB)
	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (49kB)
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB)
	Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB)
	Text 15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB)
	Text (LAMPIRAN) 17. HASIL OBSERVASI DAN WAWANCARA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kewenangan penyidik kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti dan penyimpanan barang bukti. Barang bukti memiliki peranan penting sebagai bagian dari pembuktian dalam proses hukum acara pidana sebagaimana terdapat dan diatur dalam pasal 184 KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang serta tanggung jawab penyidik kepolisian dalam melakukan pengelolaan serta tindakan terhadap barang bukti serta bagaimana kaitannya berdasarkan sudut pandang islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan sumber bahan Pustaka dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini: (1) Berdasarkan pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHAP dijelaskan bahwa benda sitaan disimpan didalam rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). (2) barang bukti yang termasuk kedalam Narkotika dan Obat-Obatan terlarang wajib dilakukan pemusnahan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. (3) Dalam Islam wewenang dan tanggung jawab kepolisian untuk mengamankan barang bukti diatur sebagaimana dalam Firman Allah Surat An-Nisa ayat 58.

Actions (login required)

View Item