Masferisa, Adinda Fitra (2023) PERSEKONGKOLAN TENDER PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL LANGSA SATKER DINAS KESEHATAN ACEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2018 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 04/KPPU-L/2020). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01. COVER.pdf Download (33kB)
	Text 05. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (96kB)
	Text 03. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (94kB)
	Text 08. ABSTRAK.pdf Download (21kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (141kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (80kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (663kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (25kB)

Abstract

Salah satu kasus yang sudah diputus oleh KPPU ialah Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2020. Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, tim investigator menduga telah terjadi persekongkolan antara peserta tender dan panitia tender. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1)Bagaimana Pelaksanaan Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 ditinjau dari Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2)Bagaimana Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020, (3)Bagaimana pandangan Islam mengenai persekongkolan tender. Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah (1)Pelaksanaan Tender Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 sudah sesuai dengan Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021, tetapi tahapan tersebut ada pelanggaran yakni melanggar prinsip bersaing dan prinsip adil. (2)Majelis Komisi dalam memutus perkara KPPU No.04/KPPU-L/2020 sudah tepat dimana PT Mina Fajar Abadi dan Pokja Konstruksi LXXXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999. (3)Pandangan Islam terhadap kasus ini yaitu telah melakukan hilah atau rekayasa hukum dalam bentuk persekongkolan tender.

Actions (login required)

View Item