Maulana, Azis (2022) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME PADA KEGIATAN (PEMILU) SYIRIK AKBAR YANG TERMASUK KAFIR DINI (STUDI PUTUSAN NO.1073/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN SAMPUL.pdf Download (41kB)
	Text 6. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.pdf Download (97kB)
	Image 4. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.PDF Download (56kB)
	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (31kB)
	Text 11. BAB I.pdf Download (207kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (260kB)
	Text 12. BAB I1.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB)
	Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (548kB)
	Text 15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB)

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana terorisme pada kegiatan (Pemilu) syirik akbar yang termasuk kafir dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Permasalahan hukum yang dibahas meliputi (1) Penerapan tindak pidana terorisme (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR (3) Perspektif Islam mengenai syirik akbar dan kafir dini dalam pemilu. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian menggunakan bahan hukum primer dan skunder. Penerapan tindak pidana terorisme dan Undang-Undang yang terbaru masih belum bisa mencegah untuk aksi terorisme, dengan demikian pemerintah dan instansi pemerintah harus lebih berkolaborasi guna mengurangi aksi terorisme. Menurut penulis bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 1073/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR sudah tepat karena sesuai dengan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 bahwa tersangka AGUS SALIM BIN IBRAHIM terbukti melakukan tindak pidana terorisme, maka hakim mengadili dengan pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang di tetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003. Dalam pandangan Islam mengenai terorisme sangat tidak dianjurkan dengan dampak merugikan pemerintah dan masyarakat sekitar.

Actions (login required)

View Item