Marzuki, Mohammad Abdurrazeq (2022) IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG TIDAK MEREKLAMASI GALIAN BEKAS TAMBANG BERDASARKAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE. Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1 COVER.pdf Download (89kB)
	Text 5. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (161kB)
	Text 3.PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (8MB)
	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (73kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (335kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (333kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (583kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)

Abstract

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Terdapat banyak sekali permasalahan yang terjadi di pertambangan seperti korporasi tambang yang tidak mereklmasi bekas tambang, hal ini mengakibatkan kerugian bagi lingkungan, warga sekitar maupun negara. Oleh karena itu setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan wajib melaksanakan reklamasi lahan bekas pertambangannya Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang,Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang, dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang�undangan. UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara mengatur secara tegas terkait sanksi pidana terhadap korporasi yang tidak mereklamasi galian bekas tambang dapat dikenakan pidana denda dan kurungan dan Peraturan Menteri ESDM No 07 tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambanga mineral dan batu bara, Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang . berserta aturan pelaksana lainnya yang mengatur kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan reklamasi pascatambang. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penulis memfokuskan pengkajian terhadap korporasi tambang yang tidak mereklamasi bekas tambangnya, serta penguatan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap korporasi yang melanggar ketentuan pasca reklamasi dengan menerapkan prinsip good environmental governance. Efektivitas dan efisiensi terkait tinjuan dari sudut pandang hukum islam dan penegakan hukum pidana administrasi merupakan upaya dalam menjalankan good environmental governance bagi suatu perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pasca kegiatan pertambangan.

Actions (login required)

View Item