Ramaputra, Randi (2022) RANGKAP JABATAN REKTOR SEBAGAI KOMISARIS INDEPENDEN (STUDI KASUS PENGANGKATAN PEJABAT REKTOR SEBAGAI KOMISARIS INDEPENDEN PADA PT. VALE INDONESIA TBK). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. COVER.pdf Download (203kB)
	Image 5. HALAMAN PENGESAHAN.PDF Download (72kB)
	Image 3. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.PDF Download (84kB)
	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (197kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (389kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (157kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (550kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (492kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (589kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB)

Abstract

Rangkap jabatan merupakan tindakan seseorang yang memegang jabatan lain selain jabatan tetap yang dimiliki yang berarti memiliki lebih dari satu jabatan. Secara umum, praktik rangkap jabatan sendiri dapat menimbulkan dampak buruk seperti konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait aturan rangkap jabatan pada Pegawai Negeri Sipil khususnya pejabat Rektor. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative yang bersumber dari bahan, data dan semua informasi mengenai praktik rangkap jabatan. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang Jabatan seseorang baik memperbolehkan maupun melarang praktik rangkap jabatan salah satunya yaitu Statuta Universitas yang berbentuk Peraturan Pemerintah. Setiap Statuta Universitas memiliki peraturan masing-masing terkait rangkap Jabatan salah satunya Rektor. Dalam kasus Rektor Universitas Hasanuddin yaitu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, Rektor Universitas Hasanuddin dilarang melakukan rangkap jabatan. Rektor Unhas Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu bahwa telah melanggar Pasal 27 huruf D PP Nomor 53 Tahun 2015 Statuta Universitas Hasanuddin yaitu dengan menjabat sebagai Komisaris Independen pada PT. Vale Indonesia Tbk. Akan tetapi, Rektor Unhas tidak mendapatkan sanksi sampai dengan masa jabatannya habis. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya sanksi baik di Statuta Unhas maupun Peraturan Menwa. Menurut pandangan Islam, praktik rangkap jabatan dapat dibedah dari sisi Mudharat dan Mafsadatnya. Menurut peneliti, rangkap jabatan lebih banyak Mafsadat (bahaya) dibanding Maslahatnya (Keslamatan). Rangkap jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan, menghilangkan kesempatan orang lain untuk mengisi suatu jabatan, memperkaya seseorang sehingga dianggap tamak/rakus akan jabatan. Saran penulis sebaiknya Statuta Universitas Hasanuddin di revisi dengan menambahkan pasal yang berisi sanksi untuk Rektor yang melakukan praktik rangkap Jabatan.

Actions (login required)

View Item