Dahlan, Afik Vergiyawa Dodian Hi (2021) KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) TERHADAP PERKARA PIDANA (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 33/PUU-XIV/2016). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. COVER.pdf Download (62kB)
	Text 6. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (4MB)
	Text 3. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (9MB)
	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (27kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (181kB)
	Text 15. DAFTAR PUATAKA.pdf Download (121kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (79kB)

Abstract

Maraknya perdebatan para ahli hukum tentang Mahkmah Agung (MA) yang menerima Peninjauan Kembali (PK) yang di ajuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Joko Tjandra. Indonesia sebagai Negara Hukum harus berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan pengadilan yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diterima. Maka dari itu harus di lakukan revisi terhadap pasal yang berkaitan dengan Peninjauan Kembali, agar tidak ada lagi penafsiran yang dapat merugikan terdakwa atau ahli warisnya mengenai Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga menimbulkan perdebatan antara pencarian keadilan dan tercapainya kepastian hukum. Dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 telah menegaskan dengan jelas bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan oleh terpidana dan ahli warisnya. Putusan MK tersebut menguatkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP merupakan norma yang sudah jelas dan limitatif mengatur para pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali, yaitu terpidana atau ahli warisnya.

Actions (login required)

View Item