Safri, Muhammad Sandry (2024) PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK SECARA TIDAK SAH SEBAGAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMOR 445 PK/PID.SUS/2022 dan STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 555 PK/PID.SUS/2023). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01. COVER.pdf Download (143kB)
	Text 04. HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (3MB)
	Text 05. HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (4MB)
	Text 08. ABSTRAK.pdf Download (35kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (255kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (277kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (39kB)

Abstract

Penelitian ini tentang kasus tindak pidana perpajakan dan pencucian uang yang melibatkan penggunaan faktur pajak secara tidak sah. Kasus yang menjadi fokus penelitian adalah Putusan MA Nomor 445 PK/Pid.Sus/2022 atas nama Ir. Roni Wijaya, Direktur Keuangan dan Operasional PT Dutasari Citralaras, yang terlibat dalam pembuatan bukti pembayaran fiktif terkait faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.Berdasarkan uraian tersebut, didapati rumusan masalah: Pertama, penegakkan hukum terhadap pelaku yang dengan sengaja menggunakan faktur pajak secara tidak sah sebagai tindak pidana pencucian uang; Kedua, pertimbangan Majelis Hakim terkait penggunaan faktur pajak secara tidak sah sebagai tindak pidana pencucian uang; Ketiga, pandangan islam terhadap penggunaan faktur pajak secara tidak sah sebagai tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Data yang dikumpulkan melalui studi dokumen, serta analisis putusan melalui pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terpidana terbukti melanggar pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan faktur pajak secara tidak sah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. dalam Islam menggunakan faktur pajak secara tidak sah sebagai tindak pidana pencucian uang hukumnya haram karena termasuk ke dalam perbuatan tadlis&taghrir yaitu perbuatan yang mencari kekayaan dengan cara-cara yang salah. Kasus ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan dan pencucian uang untuk menjaga integritas sistem perpajakan dan keuangan negara.

Actions (login required)

View Item