Syach, Badar Chairuddin (2021) Analisis Tindak Pidana Militer berdasarkan KUHPM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER; Nomor 35 K/PM.III-14/AD/X/2018). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. Cover.pdf Download (23kB) | Preview
Preview	Text HALAMAN PENGESAHAN 1302017102.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text PERNYATAAN ORISINALITAS 1302017102.pdf Download (53kB) | Preview
Preview	Text 6. Abstrak.pdf Download (992kB) | Preview
Preview	Text 8. Bab I--1302017102.pdf Download (335kB) | Preview
Preview	Text 13. Daftar Pustaka--1302017102.pdf Download (129kB) | Preview
	Text 9. Bab II--1302017102.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)
	Text 10. Bab III--1302017102.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text 11. Bab IV--1302017102.pdf Restricted to Registered users only Download (531kB)
	Text 12. Bab V--1302017102.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB)

Abstract

Skripsi yang berjudul "Analisis Tindak Pidana Militer berdasarkan KUHPM" (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER; Nomor 35 K/PM.III-14/AD/X/2018) dibuat untuk mengkaji mengenai penjatuhan hukum terhadap pelaku tindak pidana militer khususnya desersi agar mendapat hukuman sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan dan mengkaji aparat penegak hukum khususnya majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana desersi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam tulisan ini penulis membahas bagaimana penjatuhan pidana yang didapatkan pelaku tindak pidana militer dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili putusan tersebut, serta bagaimana pandangan islam dalam menentukan hukum desersi dan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana desersi. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan bahwa terdapat dua jenis penjatuhan pidana untuk pelaku tindak pidana desrsi yaitu pidana pokok yang berupa penjara, dan/atau kurungan, juga pidana tambahan yaitu pemecatan dari dinas militer dan/penurunan pangkat. hakim sebagai aparat penegak hukum yang paling penting harus memperhatikan beberapa aspek yaitu aspek asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim. yang diprioritaskan adalah menghukum pelaku tindak pidana desersi atas tindakan yang dilakukannya, sesuai keadilan yang berlaku dalam penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan khusus dalam ruang lingkup militer yaitu kitab undang-undang hukum pidana militer. Agar dapat menjaga martabat Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu organ pemerintah dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Actions (login required)

View Item