Septiady, Ircham (2022) ANALISIS SANKSI BAGI PARA PIHAK YANG TERLIBAT PENGANIAYAAN LUKA BERAT DALAM KUHP (STUDI PUTUSAN: NOMOR 371/PID.B/2020/PN. JKT UTR). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. COVER.pdf Download (173kB) | Preview
Preview	Text 5. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (11MB) | Preview
Preview	Text 3.PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (8MB) | Preview
Preview	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text 10. BAB I.pdf Download (583kB) | Preview
Preview	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (159kB) | Preview
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (492kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB)

Abstract

Pada tahun 2017, telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan Berencana kepada penyidik senior KPK berupa penyiraman air keras, yang mengakibatkan luka berat yaitu hilangnya penglihatan sebelah mata. Berdasarkan latar belakang peristiwa hukum diatas yang menjadi rumusan masalah: Pertama, Bagaimana analisis sanksi bagi para pihak yang terlibat penganiayaan luka berat menurut KUHP, Kedua, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Studi Putusan: Nomor 371/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr), Ketiga, pandangan Islam terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Studi Putusan: Nomor 371/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr). Tulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dengan menggunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder, tersier. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Adapun hasil pembahasannya yaitu: Pertama: tindak pidana penganiayaan luka berat bahwa pelaku penganiayaan mendapatkan sanksi atau hukuman yang telah diatur dalam Pasal 353, 354, 355, 356 KUHP dan Pasal 55 mengatur terkait bagi pelaku yang menyuruh melakukan tetapi tidak terdapat sanksi yang diperberat. Kedua: dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 371/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr. Hakim memberikan sanksi dengan mengacu pada peraturan Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam hal ini Novel Baswedan dapat dikategorikan pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga hukuman kepada si pelaku dapat ditambah dengan 1/3 hukuman pokok sebagaimana diatur di dalam Pasal 356 KUHP. Ketiga, menurut pandangan Islam, Para fuqaha membagi tindak pidana penganiayaan melalui dua segi yaitu ditinjau dari segi niatnya serta ditinjau dari segi objeknya. Adapun yang menjadi saran dalam penulisan skripsi ini: Pertama; Aparat penegak hukum perlu memperhatikan Pasal 356 KUHP dalam hal ini Novel Baswedan dapat dikategorikan pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga hukum kepada si pelaku dapat ditambah dengan 1/3 hukuman pokok sebagaimana diatur di dalam Pasal diatas. Kedua: Aparat penegak hukum juga perlu memperhatikan Pasal 355 yang menyebutkan bahwa penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika mengakibatkan kematian dipidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam hal ini majelis hakim Terdakwa atas nama Ronny Bugis dengan pidana penjara 1,5 tahun dan saksi atas nama Rahmat Kadir Mahulette dengan pidana penjara 2 tahun.

Actions (login required)

View Item