Rahman, Rafliansyah (2022) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN USAHA BERBASIS RISIKO BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO. Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. COVER.pdf Download (474kB) | Preview
Preview	Text 5. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (416kB) | Preview
Preview	Text 3. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (419kB) | Preview
Preview	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (231kB) | Preview
Preview	Text 10. BAB I.pdf Download (871kB) | Preview
Preview	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (647kB) | Preview
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (625kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (683kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB)

Abstract

Penulisan Skripsi ini di latar belakangi oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha terlebih lagi pada saat ini Perizinan Berusaha di Indonesia sudah menggunakan sistem yang terintegrasi secara elektronik atau biasa disebut Online Single Submission (OSS). Pelayanan Izin sendiri merupakan salah satu faktor yang diperhatikan oleh penanam modal dalam rangka menanamkan modalnya. Tujuan penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan masyarakat terlebih kaum milenial selaku calon pemohon izin berusaha terkait prosedur dalam kepengurusan izin yang sudah terintegrasi. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu : 1) Bagaimana pengaturan kegiatan pelayanan izin berusaha di Indonesia ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?: 2) Bagaimana akibat hukum atas tidak terbitnya izin usaha melalui sistem OSS-RBA bagi Pelaku Usaha?; 3) Bagaimana pelayanan perizinan mendirikan usaha secara elektronik melalui sistem OSS-RBA ditinjau dalam perspektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai bahan hukum. Adapun hasil penelitian ini adalah pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelangaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyelangaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah suatu perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) diselenggarakan oleh Lembaga OSS. Lembaga OSS ini akan menilai permohonan perizinan berusaha pada tingkatan risiko besaran kegiatan usaha, tingkat bahaya, dan potensi terjadinya bahaya tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Untuk permasalahan tidak terbitnya izin usaha melalui sistem OSS-RBA bagi Pelaku Usaha tentunya bukanlah suatu permasalahan yang besar, akibat hukumnya sendiri pun sebenarnya tidak ada sanksi yang diberikan jika Pelaku Usaha tidak terbit izin usahanya. Dengan tidak adanya izin usaha bagi pelaku usaha tentunya para pelaku usaha tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum selayaknya para pelaku usaha yang mempunyai Izin Usaha, dalam hal ini Legalitas. Dengan adanya subsistem pengawasan pada OSS-RBA sendiri pun terdapat pengaturan mengenai tidak terbitnya sertifikat yang dimana merupakan suatu Izin usaha bagi pelaku Usaha, seperti dicabutnya NIB atau identitas pelaku usaha. Pelayanan perizinan mendirikan usaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA), dalam perspektif Hukum Islam tentunya dibolehkan selama keputusan seorang pemimpin dalam hal ini pemerintahan haruslah berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Dan mengenai penanaman modal sendiri tentunya sudah dilakukan pada Zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi, akan tetapi tentunya dalam melakukan perizinan usaha dan penanaman modal harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Islam itu sendiri dan tidak menyalahi norma-norma dan prinsip keagamaan.

Actions (login required)

View Item