Setiawan, Mohamad Haris (2022) UNSUR-UNSUR DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN: Nomor 10/Pid.TPK/2021/PT DKI.JKT.). Diploma thesis, Universitas YARSI.
|
Text
2. Halaman Judul.pdf Download (24kB) | Preview |
|
|
Text
6. Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi.pdf Download (5MB) | Preview |
|
|
Text
4. Halaman Pernyataan Orisinalitas Skripsi.pdf Download (9MB) | Preview |
|
|
Text
9. Abstrak.pdf Download (8kB) | Preview |
|
|
Text
11. Bab 1.pdf Download (627kB) | Preview |
|
|
Text
16. Daftar Pustaka .pdf Download (345kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.yarsi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
12. Bab 2 .pdf Restricted to Registered users only Download (571kB) |
|
|
Text
13. BAB 3 .pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) |
|
|
Text
14. BAB 4 .pdf Restricted to Registered users only Download (538kB) |
|
|
Text
15. BAB 5 .pdf Restricted to Registered users only Download (13kB) |
Abstract
Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum, korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat. Korupsi di Indonesia terus menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun, serta banyak terdapat unsur-unsur di dalamnya salah satunya yaitu permufakatan jahat. Analisis kasus ini terdapat perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dikarenakan perbedaan gender tanpa melihat unsur-unsur perbuatan yang telah dilakukan. (1) Bagaimanakah unsur-unsur dan pertanggungjawaban pidana permufakatan jahat tindak pidana korupsi (2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana permufakatan jahat. (3) Bagaimanakah pandangan islam menyangkut pertanggungjawaban pidana dan permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan metode kualitaif serta di sajikan secara deskriptif. Pandangan Islam mengenai pertanggungjawaban pidaba Permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dalam diserahkan kepada ulil Amri (penguasa Negara) untuk menjatuhkan sanksi yang tepat.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | S-831-FH |
| Uncontrolled Keywords: | Tindak Pidana Korupsi, Permufatakan Jahat, Unsur-unsur, PertanggungJawaban Pidana. |
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
| Date Deposited: | 28 May 2024 14:20 |
| Last Modified: | 28 May 2024 14:20 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/13187 |
Actions (login required)
 |
View Item |