Siswanto, Anugrah Fernanda (2022) PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (STUDI PUTUSAN: NOMOR 475/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text Halaman Judul.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text HALAMAN PENGESESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (336kB) | Preview
Preview	Text PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (355kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (129kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (124kB)

Abstract

Terorisme bukan hanya kejahatan yang mengancam dan merusak keamanan dan keutuhan suatu bangsa dan negara, Aksi terorisme dapat terjadi kapan pun, di mana pun dan menimpa siapa pun tanpa pandang bulu, Korban akibat tindak pidana terorisme mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana tersebut, aksi tindak pidana terorisme membuat korban mendapatkan kerugian materiil dan inmateriil, korban wajib mendapatkan hak-haknya dari Negara seperti bantuan Kompensasi dan Rehabilitasi Psikososial. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif, Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari berbagai litelatur yang terkait dengan penelitian, kemudian data yang diperoleh dikaji dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian diperoleh yaitu: 1) Bentuk perlindungan korban yang diatur didalam Undang-Undang 31 Tahun 2014 belum bisa dibilang efektif dikarenakan banyaknya korban yang tidak tahu akan keberadaan LPSK, dan syarat untuk mengajukan bisa dibilang sangat sulit bagi masyarakat yang tidak mengerti hukum. 2) Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam putusan No.475/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. sudah tepat, tetapi untuk menjatuhkan hak korban belum tepat, bahwa korban tindak pidana terorisme tidak mendapatkan sepenuhnya, 3.) Dalam pandangan Hukum Islam bahwa Perlindungan Korban tindak pidana terorisme, secara umum melindungi hak-hak korban, didalam hadist Nabi Muhammad SAW, dan Al-Qur’an menyebutkan nilai-nilai perlindungan korban meliputi terpenuhnya rasa keadilan bagi korban.

Actions (login required)

View Item