Nurhasanah, Putri (2022) PENOLAKAN DOKTER SEBAGAI EKSEKUTOR UNTUK MELAKUKAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEBIRI KIMIA. Diploma thesis, Universitas YARSI.
|
Text
COVER.pdf Download (25kB) | Preview |
|
|
Text
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (315kB) | Preview |
|
|
Text
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (10kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (169kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (148kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.yarsi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB) |
|
|
Text
BAB V--1302018026.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) |
Abstract
Angka kekerasan seksual yang didata oleh Komnas Perempuan menunjukkan telah banyak terjadinya kekerasan seksual pada anak. Pidana tambahan kebiri kimia yang merupakan respon dari pemerintah dalam menanggapi kasus kekerasan seksual pada anak ternyata pada pengimplementasiannya menuai banyak pro dan kontra. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia mengenai penolakan eksekutor untuk melakukan kebiri kimia menyebabkan adanya ketidakpastian hukum sehingga hukuman kebiri kimia sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana implementasi hukuman kebiri kimia di Indonesia, (2) bagaimana akibat hukum yang timbul dari penolakan eksekutor untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak, dan (3) bagaimana penolakan eksekutor untuk melakukan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dan analisis dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan pengumpulan data dan analisis, tindakan penolakan dokter sebagai eksekutor dapat dikatakan obstruction of justice.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | S-815-FH |
| Uncontrolled Keywords: | kekerasan seksual, kebiri kimia, kode etik profesi |
| Subjects: | H Social Sciences > HX Socialism. Communism. Anarchism K Law > K Law (General) R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA1001 Forensic Medicine. Medical jurisprudence. Legal medicine |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
| Date Deposited: | 21 May 2024 15:23 |
| Last Modified: | 21 May 2024 15:23 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/13165 |
Actions (login required)
 |
View Item |