Ulfah, Dewi (2022) PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DENGAN HAK GADAI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 3518K/PDT/2019). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (481kB) | Preview
Preview	Text PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (155kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (63kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (231kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (102kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (74kB)

Abstract

Penguasaan Tanah Pertanian dengan Hak Gadai, dimana objek sengketa tersebut atas dasar gadai sesuai kesaksian para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki hutang dengan Tergugat. Karena Penggugat tidak mampu bayar maka tanah tersebut menjadi jaminan hutang. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Penguasaan tanah Pertanian dengan hak gadai menurut Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Bagaimana Pertimbangan Hakim terkait Penguasaan Tanah Pertanian dengan Hak Gadai dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3518K/PDT/2019 serta Bagaimana Pandangan Islam dalam tentang Penguasaan Tanah Pertanian dengan Hak Gadai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Hasil Penelitian ini menyatakan Perjanjian gadai tanah pertanian harus dibuatkan akta bawah tangan biasanya dimuka kepala desa. Hakim dalam pertimbangan Mahkamah Agung, Objek sengketa hanya berstatus gadai, maka secara hukum harus mengembalikan objek tanah sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dalam pandangan islam Penyelesaian gadai dengan jual beli ada 2 (dua) pendapat yaitu menurut Syafi’iyah dan Hambaliyah, Apabila tidak juga menjual barang gadai tersebut maka pemerintah (pengadilan) boleh menjual barang gadai tersebut. Sedangkan menurut Hanafiyah, pemerintah (pengadilan) tidak boleh menjual barang gadainya, karena dikhawatirkan terdapat pihak yang dirugikan dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pada umumnya.

Actions (login required)

View Item