Tigris, Howard Julio (2024) PERANAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA DIKAITKAN DENGAN PASAL 55 KUHP. Masters thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. Cover.pdf Download (36kB) | Preview
Preview	Text 3. Halaman Pengesahan.pdf Download (231kB) | Preview
Preview	Text 7. Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text 12. Abstrak.pdf Download (52kB) | Preview
Preview	Text 13. Bab I.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text 18. Daftar Pustaka.pdf Download (171kB) | Preview
	Text 14. Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB)
	Text 15. Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB)
	Text 16. Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text 17. Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (30kB)

Abstract

Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menegaskan kewajiban kepada notaris untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Namun dalam prakteknya masih saja terdapat notaris yang melakukan tindak pidana turut serta pemalsuan akta otentik. Untuk itu maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis akibat dan pertanggungjawaban hukum notaris dalam kedudukannya selaku pejabat pembuat akta dalam pembuatan akta otentik yang terindikasi adanya turut serta tindak pidana pemalsuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus yang diolah dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi notaris dalam kedudukannya selaku pejabat pembuat akta dalam pembuatan akta otentik yang terindikasi adanya turut serta tindak pidana pemalsuan yaitu menurut UUJN dapat diterapkan tentang pemecatan jabatan/Notaris diberhentikan dari jabatannya, menurut Pasal 1365 KUHPerdata wajib membayar ganti kerugian kepada para pihak yang dirugikan dan menurut Pasal 264 dan 266 KUHP berupa pidana penjara. Pertanggungjawaban hukum notaris dalam kedudukannya selaku pejabat pembuat akta atas indikasi turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan akta otentik yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu mampu bertanggung jawab, ada hubungan batin berupa kesengajaan dan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan. Sehingga Notaris yang dengan penuh kesadaran sengaja atau terlibat dalam pemalsuan pembuatan akta dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana berupa hukuman penjara dan sanksi administratif yang bersifat pidana.

Actions (login required)

View Item