Apriyanto, Resky (2022) DISPARITAS PIDANA PADA PENERAPAN PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA KELAS IA KHUSUS (Studi Putusan Perkara Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text Halaman Judul Skripsi Resky (Disparitas Pidana pada Penerapan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi)-4-2.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (148kB) | Preview
Preview	Text Pernyataan Orisinalitas Skripsi.pdf Download (174kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK Skripsi Resky (Disparitas Pidana pada Penerapan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi)-4-11.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text BAB I Skripsi Resky (Disparitas Pidana pada Penerapan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi).pdf Download (738kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka Skripsi Resky (Disparitas Pidana pada Penerapan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi).pdf Download (531kB) | Preview
	Text BAB II Skripsi Resky (Disparitas Pidana pada Penerapan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi)-4-25-48.pdf Restricted to Registered users only Download (973kB)
	Text BAB III Skripsi Resky (Disparitas Pidana pada Penerapan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi).pdf Restricted to Registered users only Download (543kB)
	Text BAB IV Skripsi Resky (Disparitas Pidana pada Penerapan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi).pdf Restricted to Registered users only Download (943kB)
	Text BAB V Skripsi Resky (Disparitas Pidana pada Penerapan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi).pdf Restricted to Registered users only Download (323kB)

Abstract

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Disparitas Pidana adalah pemberian sanksi pidana yang tidak sama terhadap jenis pidana yang sama atau dalam perkara yang sama, maka dari itu hakim dalam menjatuhkan sanksi mengikuti prinsip keadilan, Disparitas pidana juga dapat menciptakan kegaduhan karena dinilai kontroversi dari hasil putusan pemidanaan antara terpidana satu dan yang lainnya. Penulis dalam penelitian menggunakan 2 (dua) putusan perkara pidana khusus tentang tindak pidana korupsi. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu (1) Faktor terjadinya disparitas pidana pada putusan hakim menjatuhkan putusan dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi. (2) Bagaimana Disparitas Pidana terjadi dalam menjatuhkan Putusan Perkara Nomor: 37/Pid.Sus�TPK/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. (3) Bagaimana Pandangan Islam terhadap Disparitas Pidana pada Penerapan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Kelas IA Khusus (Studi Putusan Perkara Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Perkara Nomor: 8/Pid.Sus�TPK/2021/PN.Jkt.Pst.). Penulis dalam penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Adapun hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi yaitu faktor hukum, faktor hakim, faktor terdakwa, dan dapat dilihat dari faktor segi teoritis yuridis. Dalam pandangan Islam disparitas pidana tindak pidana korupsi yang paling mendekati ialah Al-Ghulul dan Al-Risywah bahwa tindak pidana korupsi termasuk hukuman takzir, disparitas pidana dapat terjadi dengan catatan termasuk kasus jarimah takzir.

Actions (login required)

View Item