Ariyanto, Muhamad Retfi Rizki (2024) PELAKSANAAN JUAL BELI APARTEMEN BAGI WNI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 PK/Pdt/2021). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1._COVER.PDF Download (210kB)
Preview	Text pdf hal persetujuan, baru.pdf Download (112kB) | Preview
	Text 5._PENGESAHAN_SKRIPSI.PDF Download (356kB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text pdf bab 1.pdf Download (261kB) | Preview
Preview	Text dafpus retfi, fix.pdf Download (148kB) | Preview
	Text pdf bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB)
	Text pdf bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB)
	Text pdf bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB)
	Text pdf bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB)

Abstract

Kepastian mengenai kepemilikan satuan rumah susun atau hunian tempat tinggal diatur dalam Peraturan Pemeritah No. 41 tahun 1996 jo Peraturan Pemerintah RI No. 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia. Bahwa pemilikan hak atas tanah dan atau bangunnan yang dapat dimiliki oleh orang asing adalah tanah hak Pakai dan hak guna bangunan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan penjabaran dari UU No 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang di revisi menjadi UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, akan tetapi pada dasarnya hanya menegaskan dimungkinkan orang asing memiliki hak atas tanah dan bangunan, khusus yang penggunaan tanahnya untuk rumah tempat tinggal. Konsep harta bersama oleh pasangan campuran tidak sejalan dengan asas nasionalisme yang dianut oleh UUPA sehingga hal ini menyebabkan pasangan perkawinan campuran tidak dapat melakukan jual beli property. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kendala jual-beli property bagi pasangan perkawinan campuran dan tata cara pelaksanaan jual-beli property bagi pasangan perkawinan campuran. Hasil dari penelitian bahwa perkawinan campuran menyebabkan bersatunya harta menjadi harta bersama sehingga pasangan perkawinan campuran tidak dapat melakukan jual beli property karena WNA tidak boleh memiliki status kepemilikan terhadap property. Hal ini sesuai dengan asas nasionalisme dalam UUPA, kecuali dengan cara menggunakan atas nama orang lain, menggunakan atas nama anak dan melakukan perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta.

Actions (login required)

View Item