Riansah, Muhamad Rafly (2024) PENERAPAN PENGHITUNGAN DALUWARSA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN/ATAU SURAT OTENTIK OLEH PARA PENEGAK HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU- XX/2022). Diploma thesis, UNIVERSITAS YARSI.

Preview	Text 1. COVER 1.pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text 7. RAFLY_PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN PUBLIKASI.pdf Download (285kB) | Preview
	Text 6. Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi.pdf Download (192kB)
Preview	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (30kB) | Preview
Preview	Text 11. BAB 1.pdf Download (444kB) | Preview
Preview	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (443kB) | Preview
	Text 12. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB)
	Text 13. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (674kB)
	Text 14. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (846kB)
	Text 15. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (441kB)

Abstract

Pengujian Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi dibagi berdasarkan waktu pengujian yaitu pengujian sesudah Undang-undang disahkan atau biasa disebut Judicial Review. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan daluwarsa ditinjau dari tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118-PUU-XX/2022), serta bagaimana pandangan islam terhadap perhitungan daluwarsa ditinjau dari tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun hasil pembahasan yaitu: pertama / Dalam pengaturan daluwarsa terhadap pemalsuan surat atau akta otentik sebagaimana termuat dalam Pasal 79 ayat (1) angka 1 KUHP, kedua/ pandangan hakim telah salah menafsirkan dikarenakan hakim mengatakan bahwa ini adalah delik materiil, ketiga/ orang yang telah dijatuhi hukuman itu bebas dari menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan

Actions (login required)

View Item