Suhaeri, Amar (2024) PERLINDUNGAN PENDIDIKAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI AFGHANISTAN DALAM PERSPEKTIF UNITED NATION CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD. Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. Halaman Sampul.pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text 5. HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI amar.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text 6. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI amar.pdf Download (275kB) | Preview
Preview	Text 7. PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN PUBLIKASI amar.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text 9. Abstrak.pdf Download (44kB) | Preview
Preview	Text 11. BAB I.pdf Download (340kB) | Preview
Preview	Text 16. Daftar Pustaka.pdf Download (278kB) | Preview
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB)
	Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (376kB)
	Text 15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)

Abstract

Hak pendidikan merupakan hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai Perlindungan pendidikan anak perempuan di Afghanistan menurut hukum di Afghanistan, penerapan CRC terhadap perlindungan pendidikan anak perempuan di Afghanistan. Melalui instrumen hukum nasional Afghanistan seperti Konstitusi, UU tentang pendidikan dan UU tentang Perlindungan Hak Anak, Afghanistan mendukung terjaminnya hak asasi manusia, terutama hak pendidikan. Afghanistan dianggap inkonsisten terhadap CRC dan dalam penerapannya. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, mendorong inklusivitas, tanpa diskriminasi dan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan. Di bawah kekuasaan Taliban saat ini, kebijakan terkait pembatasan pendidikan bagi anak perempuan di Afghanistan mencerminkan kompleksitas antara hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang baru (Taliban) dengan Hukum yang ada di Afghanistan bahkan CRC yang diratifikasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif. Pandangan Islam mengenai pembatasan perempuan sejatinya tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya, Islam tidak membedakan hak antara perempuan dan laki-laki. Adapun saran yang disertakan yaitu mengenai kepatuhan pemerintah baru Afghanistan untuk mematuhi supremasi hukum yang ada, dalam hal ini konstitusi. Selanjutnya, peran Komite Hak Anak bersama UNICEF yang dimandatkan oleh Konvensi dapat mengatasi permasalahan kesenjangan hak di Afghanistan sesuai dengan prosedur dan visi misi dari CRC.

Actions (login required)

View Item