Maulana, Maulid Ahmad (2024) PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH AKIBAT CACAT ADMINISTRASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 476 K/TUN/2021). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. HALAMAN COVER.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text 4. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (231kB) | Preview
Preview	Text 6. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (333kB) | Preview
Preview	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (179kB) | Preview
Preview	Text 11. BAB 1.pdf Download (338kB) | Preview
Preview	Text DAFPUS.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB)
	Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB)
	Text 15. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB)

Abstract

Sertifikat merupakan sebuah jaminan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat Cacat Administrasi merupakan sertifikat yang telah diterbitkan dan terdapat hal-hal yang menyebabkan batalnya, karena dalam pengurusannya terdapat unsur paksaan, kekeliruan, penipuan dan lain-lain. Atau prosedur formilnya tidak sesuai atau dilanggar, serta akibat hukumnya batal Pembatalan Hak Atas Tanah merupakan salah satu tindakan hukum sebagai akibat dari adanya sengketa pertanahan, hal ini disebabkan karena Sertifikat Hak Atas Tanah bukan merupakan tanda bukti kepemilikan yang mutlak, melainkan bersifat kuat, dalam artian bahwa sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalam sertifikat sepanjang sesuai dengan yang termuat dalam buku tanah dan surat ukur. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang pembatalan sertifikat hak atas tanah akibat cacat administrasi, tentang analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam putusan 476 K/TUN/2021 dan tentang pandangan Islam terhadap pertimbangan majelis hakim dalam pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah akibat cacat administrasi. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Terdapat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding. Pembatalan sertifikat harus dilaksanakan apabila sebelumnya telah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Menurut hukum islam, sertifikat merupakan nasakh yang kuat. Nas yang datang belakangan membatalkan nas yang datang terlebih dahulu.

Actions (login required)

View Item