IMPLIKASI PELANGGARAN ASAS NEMO JUDEX IN PROPIA CAUSA TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PU-XXI/2023)

Ravsanjani, Fachry (2024) IMPLIKASI PELANGGARAN ASAS NEMO JUDEX IN PROPIA CAUSA TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PU-XXI/2023). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. Halaman Sampul.pdf Download (85kB) \| Preview
Preview	Text HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (171kB) \| Preview
Preview	Text PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN PUBLIKASI SKRIPSI.pdf Download (229kB) \| Preview
Preview	Text HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (382kB) \| Preview
Preview	Text 9. Abstrak.pdf Download (64kB) \| Preview
Preview	Text 11. Bab 1.pdf Download (296kB) \| Preview
Preview	Text 16. Daftar Pustaka.pdf Download (218kB) \| Preview
	Text 12. Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text 13. Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB)
	Text 14. Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB)
	Text 15. Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (72kB)

Abstract

Asas Nemo Judex in Propria causa merupakan asas yang digunakan dalam peradilan di Indonesia. yaitu tidak seorangpun menjadi hakim yang baik dalam perkaranya tidak terbatas pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi Asas Nemo Judex in Propia Causa dalam praktik peradilan di Mahkamah Konsitusi, Bagaimana Majelis Hakim MK dinyatakan telah melanggar Asas ini dalam memeriksa Putusan Nomor 90/PU-XXI/2023 serta dalam kaitan nya dengan sudut pandangan islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan sumber bahan Pustaka dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini: (1) Hakim Mahkamah Konstitusi tidak dibenarkan bertindak untuk mengadili perkara yang menyangkut kepentingan nya, keluraga, atau kerbat atau kewenangan jabatan nya (2) Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tanpa keraguan menyatakan bahwa Hakim Terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, butir Penerapan 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, butir Penerapan 2 melalui putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023. (3) Hakim dalam memutuskan persoalan harus berlaku adil, meski terhadap kepentingan diri sendiri, keluarga ataupun kerabatnya sebagaimana dalam Firman Allah SWT, surah An-Nisa Ayat 135.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Additional Information:	S-1013-FH
Uncontrolled Keywords:	Mahkamah Konstitusi, Independensi Hakim, Conflict of Interest.
Subjects:	J Political Science > J General legislative and executive papers K Law > K Law (General) L Education > L Education (General)
Depositing User:	Fachry Ravsanjani
Date Deposited:	18 Nov 2025 02:37
Last Modified:	18 Nov 2025 02:38
URI:	http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/12854

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Universitas YARSI Repository