Tukara, Alisa Yasmin (2024) PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PANJALU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Diploma thesis, Universitas YARSI.
Preview |
Text
1. COVER.pdf Download (24kB) | Preview |
![[thumbnail of 4. HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf]](/style/images/fileicons/text.png) |
Text
4. HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (33kB) |
Preview |
Text
5. HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (56kB) | Preview |
Preview |
Text
8. Abstrak.pdf Download (9kB) | Preview |
Preview |
Text
10. BAB I.pdf Download (268kB) | Preview |
Preview |
Text
15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (130kB) | Preview |
Preview |
Text
11. BAB II .pdf Download (155kB) | Preview |
Preview |
Text
12. BAB III .pdf Download (190kB) | Preview |
Preview |
Text
13. BAB IV .pdf Download (475kB) | Preview |
Preview |
Text
14. BAB V .pdf Download (87kB) | Preview |
Preview |
Text
16. LAMPIRAN.pdf Download (479kB) | Preview |
Abstract
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi di bidang anggaran desa paling banyak dibandingkan bidang lainnya. Perilaku korupsi mengancam integritas aparat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum sekunder merujuk pada peraturan perundang-undangan. Teknik Pengumpulan Data diperoleh dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara jika diperlukan. Analisis Data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan dilakukan diselenggarakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Pemerintahan desa harus memiliki prinsip good governance. Proses pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Asas pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin. Oleh karena itu, Desa Panjalu telah menerapkan proses keuangan desa dengan asas-asas secara konkret yang telah mengikuti prinsip hukum Islam seperti konsep Tabligh dan Amanah dalam prinsip Islam. Kata kunci : Pemerintahan Desa, Undang-Undang Desa, Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | S-1028-FH |
| Uncontrolled Keywords: | Pemerintahan Desa, Undang-Undang Desa, Tranparansi Pengelolaan Keuangan Desa |
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations L Education > L Education (General) |
| Depositing User: | Alisa Tukara |
| Date Deposited: | 19 Nov 2025 01:24 |
| Last Modified: | 19 Nov 2025 01:24 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/12842 |
Actions (login required)
 |
View Item |