Ibrohim, Muklisin Maulana (2024) PENERAPAN PERAMPASAN BARANG BUKTI KAPAL DALAM PENGOPERASIAN KAPAL TANPA MEMBAWA SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) ASLI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERIKANAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 178 K/PID.SUS/2021). Diploma thesis, Universitas YARSI.
Preview |
Text
1. Halaman Sampul.pdf Download (95kB) | Preview |
Preview |
Text
4. Persetujuan.pdf Download (113kB) | Preview |
Preview |
Text
5. Pengesahan.pdf Download (163kB) | Preview |
Preview |
Text
8. ABSTRAK.pdf Download (138kB) | Preview |
Preview |
Text
10 .BAB I.pdf Download (253kB) | Preview |
Preview |
Text
15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (222kB) | Preview |
![[thumbnail of 11. BAB II.pdf]](/style/images/fileicons/text.png) |
Text
11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB) | Request a copy |
|
Text
12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB) | Request a copy |
|
Text
13. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) | Request a copy |
|
Text
14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB) | Request a copy |
Abstract
Dalam perkara tindak pidana khususnya dalam tindak pidana perikanan, barang bukti memegang peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana. Barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya tindak pidana dan sebagai sarana pembuktian serta memberikan keyakinan terhadap hakim dalam memutus perkara tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan perampasan barang bukti kapal dalam pengoperasian kapal tanpa membawa surat izin penangkapan ikan dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus ini,serta bagaimana pandangan Islam terkait penerapan perampasan barang bukti. Metode ini menggunakan jenis data penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun hasil pembahasan yaitu: Pertama Pasal 76A Undang-Undang Perikanan dimana barang bukti yang digunakan dapat dirampas untuk Negara apabila barang bukti tersebut merupakan milik pelaku tindak pidana, kedua terjadinya kekeliruan pada putusan peradilan tinggi tentang barang bukti, ketiga hukum islam pengoperasian kapal tanpa membawa surat izin penangkapan ikan dapat dikategorikan sebagai jarimah ta’zir.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | S-995-FH |
| Uncontrolled Keywords: | Tindak Pidana Perikanan; Barang Bukti; Putusan Pengadilan. |
| Subjects: | J Political Science > J General legislative and executive papers J Political Science > JQ Political institutions Asia K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Muklisin Ibrohim |
| Date Deposited: | 13 Nov 2025 02:34 |
| Last Modified: | 13 Nov 2025 02:34 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/12831 |
Actions (login required)
 |
View Item |