Dharmawan, Satrio (2024) REGULASI BIDANG KEIMIGRASIAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. Halaman Sampul.pdf Download (77kB) | Preview
Preview	Text 5. Halaman Pengesahan Skripsi.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text 6. Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi.pdf Download (290kB) | Preview
Preview	Text 7. Pernyataan Persetujuan Pemberian Izin Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademis.pdf Download (160kB) | Preview
Preview	Text 9. Abstrak.pdf Download (293kB) | Preview
Preview	Text 11. Bab I.pdf Download (633kB) | Preview
Preview	Text 16. Daftar Pustaka.pdf Download (507kB) | Preview
	Text 12. Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB)
	Text 13. Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB)
	Text 14. Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (899kB)
	Text 15. Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB)

Abstract

Dewasa ini, kasus perdagangan orang di Indonesia marak terjadi dan dilakukan dalam skala nasional ataupun internasional yang melewati batas wilayah suatu negara. Oleh karena itu, keimigrasian mempunyai peranan penting dan menjadi garda terdepan dalam pencegahan tindak kejahatan transnasional yang dapat mengancam kedaulatan suatu negara. Tujuan penulisan ini adalah untuk meninjau dan menganalisis regulasi dari keimigrasian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa dasar hukum dari keimigrasian yaitu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Melalui Undang-Undang tesebut menyatakan bahwa fungsi utama dari keimigrasian adalah untuk memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan menjadi fasilitator dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencegah tindak kejahatan transnasional seperti perdagangan orang, pihak imigrasi melakukan pengawasan mulai dari permohonan penerbitan paspor, pemerikasaan pada saat di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan menerapkan kebijakan selektif (selective policy) kepada orang- orang tertentu saja yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Menurut pandangan Islam kegiatan perdagangan orang dapat diqiyaskan dengan praktik perbudakan dan merupakan salah satu perbuatan yang haram untuk dilakukan. Ada banyak cara Islam yang dapat ditempuh untuk membebaskan para budak, seperti dengan kafarat, mukatabah, dan dengan dana zakat.

Actions (login required)

View Item